Searchingislearning – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah rgo303 login mengutamakan penyelesaian masalah honorer atau non-ASN dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan perlunya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan solusi bagi honorer yang telah lama menanti penetapan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pandangannya, solusi yang tepat adalah dengan menetapkan perbedaan passing grade antara yang fresh graduate dan mereka yang berusia lanjut.
“Namun memang di dalam aturan setiap ASN, setiap masyarakat yang ingin jadi ASN harus dites. Cuma tes yang akan dibuat itu oleh pemerintah harus dibagi dua. Jangan disamakan,” kata Guspardi kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2023).
Menurutnya, pemerintah harus memberikan prioritas kepada honorer-honorer yang sudah lama mengabdi. Terlebih pemerintah sebelumnya sudah berjanji untuk segera mengangkat para tenaga honorer ini menjadi ASN tanpa tes.
“Orang yang sudah lama mengabdi, contoh K2. Saya berharap K2 itu (diangkat karena) janji pemerintah. Kalau janji itu utang, utang harus dibayar. Artinya yang K2 tidak perlu pakai tes, itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka yang sudah menjadi honorer, ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya,” kata Politisi Fraksi PAN ini.
Lebih lanjut, usul perihal pembedaan passing grade ini, dilatarbelakang oleh adanya kekhawatiran para honorer yang sudah berusia lanjut ini akan sulit bersaing dengan para fresh graduate.
“Oleh karena itu, tentu harus bentuk tesnya ini harus rtp rgo303 dibedakan dengan anak-anak yang baru saja tamat dari kuliah. Oleh karena itu, passing grade-nya juga harus dibedakan. Kemudian modul ataupun sistem bentuk dari pertanyaan-pertanyaan juga harus dibedakan,” kata Guspardi.
Guspardi menjelaskan pengalaman para honorer yang sudah lama mengabdi juga harus menjadi pertimbangan mereka untuk diangkat menjadi ASN. Pengalaman kerja di pemerintahan selama ini bisa menjadi bagian penting yang dipertimbangkan. Hal ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah agar pegawai honorer diberikan ruang untuk bisa diterima sebagai ASN.
Pengadaan ASN tahun ini diperuntukkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS. Sedangkan seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Komplek DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (17/01).
Kebutuhan ASN 2024 sejumlah 2,3 juta tersebut, rinci Anas, pada instansi pusat sebanyak 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Adapun kebutuhan Instansi Daerah terdiri atas 483.575 CPNS daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis dan 1.383.758 PPPK daerah yang akan dibuka untuk guru, nakes, dan teknis. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi.
“Formasi instansi daerah tahun ini memang kita alokasikan lebih besar daripada di instansi pusat karena kita lihat di daerah banyak membutuhkan tenaga ASN untuk pelayanan publik,” tuturnya.
Arah kebijakan untuk pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Selanjutnya berfokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah sesuai mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN.
Pada tahun 2024 pemerintah tetap merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS. Adapun kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital. Perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif melayani dan efisien.
Rekrutan baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. “Talenta digital dan rekrutan baru kita tujukan untuk mengakselerasi ekonomi nasional sekaligus menjadi pendorong penguatan akuntabilitas birokrasi,” katanya.
